Syafruddin Prawiranegara

Syafruddin Prawiranegara
Syafruddin pada 1960-an
Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Setingkat Presiden dan Perdana Menteri Republik Indonesia[a]
Masa jabatan 19 Desember 1948 – 14 Juli 1949
Pendahulu Sukarno Pengganti Sukarno[b]
Wakil Perdana Menteri Indonesia ke-3
Masa jabatan 4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949
Presiden	Sukarno
Perdana Menteri	Mohammad Hatta
Pendahulu Adenan Kapau Gani Setyadjit Soegondo Raden Sjamsoeddin Wondoamiseno Pengganti Abdul Hakim Harahap
Gubernur Bank Indonesia ke-1
Masa jabatan 1 Juli 1953[c] – 1 Februari 1958
Presiden	Sukarno
Pendahulu Tidak ada; jabatan baru Pengganti Lukman Hakim
Menteri Kemakmuran Indonesia ke-4
Masa jabatan 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949
Presiden	Sukarno
Pendahulu Adenan Kapau Gani Pengganti I. J. Kasimo
Menteri Keuangan Indonesia ke-5
Masa jabatan 20 Desember 1949 – 27 April 1951[d]
Presiden	Sukarno
Pendahulu Lukman Hakim Pengganti Jusuf Wibisono
Masa jabatan 2 Oktober 1946 – 26 Juni 1947
Presiden	Sukarno
Pendahulu Surachman Tjokroadisurjo Pengganti Alexander Andries Maramis
Menteri Muda Keuangan Indonesia ke-1
Masa jabatan 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946
Presiden	Sukarno
Pendahulu Tidak ada; jabatan baru Pengganti Lukman Hakim
Informasi pribadi
Lahir	(1911-02-28)28 Februari 1911 Serang, Keresidenan Banten, Hindia Belanda
Meninggal	15 Februari 1989(1989-02-15) (umur 77) Jakarta, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Masyumi
Suami/istri	Tengku Halimah Syehabuddin Prawiranegara
Anak	Farid Prawiranegara
Profesi	Politisi
Agama	Islam
Tanda tangan
Pahlawan Nasional Indonesia Bintang Republik Indonesia
Sunting kotak info • L • B

Mr. Sjafruddin Prawiranegara (EYD: Syafruddin Prawiranegara) 28 Februari 1911 – 15 Februari 1989) adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selama masa Demokrasi Liberal, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama.

Syafruddin lahir di Banten, dengan campuran darah Minangkabau–Sunda Banten. Meskipun semula apolitis selama studinya di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum), ia mulai aktif dalam pergerakan nasional Indonesia setelah bekerja. Menyusul pecahnya perang kemerdekaan, Syafruddin terlibat dalam pemerintah sebagai Menteri Keuangan; kebijakannya yakni mencetuskan dan mendistribusikan Oeang Republik Indonesia. Pada 1948, Syafruddin ditugaskan oleh Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan Mohammad Hatta ke Bukittinggi. Setelah pemimpin Republik Indonesia ditawan Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, ia membentuk PDRI pada 22 Desember 1948. Kiprahnya bergerilya selama tujuh bulan di Sumatra memungkinkan adanya keberlangsungan pemerintahan di tengah perang kemerdekaan sehingga memaksa Belanda untuk kembali bernegosiasi.

Usai mengembalikan mandatnya kepada Sukarno pada 14 Juli 1949, Syafruddin sempat menjadi Wakil Perdana Menteri sebelum ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Sebagai salah seorang tokoh partai Masyumi yang menganut paham ekonomi sosialisme religius, Syafruddin turut membentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 1950-an, dengan kebijakan moneter yang konservatif dan program sertifikat devisa. Kebijakannya yang paling terkenal, Gunting Syafruddin, bertujuan memangkas pasokan uang dengan memerintahkan pengguntingan uang terbitan Belanda. Selanjutnya, ia menjadi Gubernur Bank Indonesia, tetapi karena mendukung investasi asing dan menentang kebijakan nasionalisasi, ia berseberangan dengan kebijakan Sukarno selama akhir masa Demokrasi Liberal.

Perbedaan pandangan ekonomi, diikuti pergeseran sistem pemerintahan ke Demokrasi Terpimpin, membuat Syafruddin turut serta dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958 sebagai Perdana Menteri. Selama tiga tahun, pemerintah pusat melancarkan operasi militer menumpas PRRI. Ia menyerahkan diri pada 1961, tetapi belakangan dipenjarakan. Setelah dibebaskan oleh pemerintah Suharto pada 1966, ia menepi dari jabatan pemerintahan. Ia aktif dalam organisasi-organisasi keagamaan dan mengkritik pemerintah. Secara khusus, Syafruddin menentang penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh pemerintah Orde Baru. Ia meninggal pada 1989 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 2011.

1. ^ Kementerian Penerangan 1986, hlm. 172.
2. ^ Kahin 1999, hlm. 140.
3. ^ Madinier 2015, hlm. 197.
4. ^ Ministry of Finance 1991, hlm. 43.

Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan